Ketua Komisi X Curiga Anggaran Pendidikan Disunat Buat Makan Siang Gratis
![Ketua Komisi X Curiga Anggaran Pendidikan Disunat Buat Makan Siang Gratis](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2022/09/01/ketua-komisi-x-dpr-ri-syaiful-hudadi-kompleks-parlemen-se-fxqs.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku curiga dana untuk program makan siang gratis era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diambil dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN.
Dia berkata demikian saat ditanya awak media saat hadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).
"Saya curiga, saya pada posisi curiga dan ini perlu, masih perlu pembuktian. Bisa jadi kemungkinan anggaran itu (makan siang gratis) diambil dari situ (anggaran pendidikan)," kata Huda, Rabu (29/5).
Dia menyebutkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN bakal makin berat apabila alokasi dana malah dipakai ke sektor lain.
"Nah, kalau ini terjadi, makin akan membebani anggaran pendidikan 20 persen yang tidak sepenuhnya untuk pembiayaan pendidikan," kata Huda.
Legislator Daerah Pemilihan VII Jawa Barat itu mengaku Komisi X bakal menolak wacana anggaran pendidikan dipakai untuk makan siang gratis.
Toh, kata Huda, anggaran 20 persen untuk pendidikan dari APBN yang sudah dirancang tidak sepenuhnya untuk sektor edukasi.
"Kalau ini terjadi, Komisi X pada posisi tidak setuju, karena misalnya itu menyangkut kenaikan UKT ini kejadian karena alokasi pendidikan kita yang 20 persen belum sepenuhnya teralokasi untuk biaya pendidikan," kata dia.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda curiga dana pendikan bakal disunat untuk mengakomodasi program makan siang gratis era pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Sri Mulyani Beberkan Kabar Baik soal Kondisi APBN
- Heikal Safar Dukung Penuh Pembentukan Badan Gizi Nasional untuk Menyehatkan Anak Bangsa
- Rupiah Berfluktuasi, Tim Satgas Sinkronisasi Pemerintahan Turun Tangan
- Sri Mulyani Buka-bukaan soal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
- Catatan Ketua MPR: Membangun Manusia Indonesia Lewat Program Makanan Bergizi
- Pemerintah Diminta Tak Berlebihan Menggunakan APBN untuk Pembangunan IKN