Ketua Komisi X DPR: Jokowi Berkomitmen Menaikkan Anggaran Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkomitmen menaikkan alokasi anggaran pendidikan di APBN 2023.
Kendati demikian, Huda mengingatkan anggaran pendidikan harus benar-benar 100 persen digunakan fungsi pendidikan.
“Kami sangat mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk menaikkan anggaran Pendidikan dalam APBN tahun depan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita. Namun, harus dipastikan jika anggaran pendidikan tersebut benar-benar untuk fungsi Pendidikan,” ujar Syaiful Huda, Senin (22/8/2022).
Huda menjelaskan kenaikan alokasi anggaran Pendidikan hingga Rp 603,8 triliun pada 2023 tentu cukup besar.
Menurut Huda, ada kenaikan hingga Rp 28 triliun atau 5,8 persen jika dibandingkan dengan outlook alokasi anggaran pendidikan tahun ini sebesar Rp 574,9 triliun.
“Kenaikan ini kita syukuri karena ada banyak persoalan pendidikan yang bisa mendapatkan solusi dengan komitmen kenaikan anggaran dari Presiden Jokowi ini,” kata Huda.
Huda mengatakan tren alokasi anggaran pendidikan terus naik setiap tahun. Kendati demikian, kenaikan ini kerap tidak berbanding lurus kualitas pendidikan di tanah air.
Dari sisi kemampuan esensial peserta didik di bidang literasi, numerik, dan sains misalnya siswa Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan siswa negara lain.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkomitmen menaikkan alokasi anggaran pendidikan di APBN 2023.
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS