Ketua Komisi X: Jangan Jegal Guru Honorer jadi PPPK, Berikan Afirmasi Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda melontarkan kritikan tajam kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dia meminta pemerintah tidak menjegal langkah guru honorer negeri menjadi PPPK.

Upaya penjegalan menurut Syaiful makin terlihat jelas dalam seleksi PPPK guru tahap 2.

Guru-guru honorer negeri yang mayoritas tidak punya sertifikat pendidik (serdik) dilibas peserta berserdik.

Ironisnya setelah dicek ternyata peserta berserdik ini didominasi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG).

Itu karena peserta berserdik diberikan modal awal 500 poin untuk kompetensi teknis. Sedangkan guru honorer modal awalnya 75-125 poin.

"Saya tidak mengerti simulasi apa yang digunakan Kemendikbudristek, sehingga muncul afirmasi yang begitu jauh perbedaannya. Ini sumber masalahnya," ucap Syaiful kepada JPNN.com, Jumat (24/12).

Sejak penetapan afirmasi, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sudah memprediksi akan terjadi masalah. Kini terbukti terjadi migrasi guru swasta ke sekolah negeri.