Ketua KPK Sebut APBD Sulsel Boros

Misbahul Hasan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Seknas Fitra juga menyoroti belanja APBD di Sulsel yang menurun untu belanja publik. Belanja publik hanya teralokasi 26 persen, padahal aturannya minimal 29 persen.

   

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sulsel, Yushar Huduri mengakui, dana perimbangan dari pusat yang dialokasikan melalui dana alokasi umum (DAU) diprioritaskan untuk belanja pegawai. Namun alokasi anggarannya, kata Yushar, hanya sekitar 51,5 persen dari total DAU yang diperoleh. Selebihnya digunakan untuk belanja publik. (*/pap)