Ketua KPK Singgung Prabowo yang Tak Hadiri Undangan KPK, Begini Katanya
![Ketua KPK Singgung Prabowo yang Tak Hadiri Undangan KPK, Begini Katanya](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/12/09/menteri-koordinator-bidang-politik-dan-keamanan-menko-polkam-obn2.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto pada acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12) hari ini.
KPK, kata Nawawi, memahami kesibukan Prabowo sebagai presiden sehingga tidak bisa hadir langsung ke kantor komisi antikorupsi.
Karena itu, Prabowo mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan untuk mewakilinya dalam acara hari ini.
"Terima kasih atas kehadiran Bapak Menko Polkam yang dalam hal ini mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami memahami kesibukan Bapak Presiden sehingga belum bisa hadir langsung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada hari ini," ujar Nawawi seusai pembukaan acara Hakordia 2024.
Meski tidak bisa hadir secara langsung, KPK meyakini komitmen Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Namun demikian kami percaya komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi dengan Asta Citanya tetap menjadi acuan KPK dalam melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan," kata Nawawi.
Pada kesempatan yang sama, Menko Polkam Budi Gunawan menyebutkan Presiden Prabowo kerap memperingatkan para aparat penegak hukum (APH) agar jangan ragu dalam menindak tindak pidana korupsi.
Selain itu, lanjut pria yang akrab disapa BG itu, Prabowo juga sangat menaruh fokus kepada pemberantasan narkoba dan judi online (judol).
KPK memahami kesibukan Prabowo sebagai presiden sehingga tidak bisa hadir langsung ke kantor komisi antikorupsi.
- Pakar: Hakim Perlu Dalami Kesaksian Agustiani Tio Soal Intimidasi dan Suap Rp2M
- Agung Nugroho Siap Berkolaborasi Demi Sukseskan Program Presiden Prabowo di Pekanbaru
- Agustina Tio Harus Berobat, Pakar: Pencekalan Wewenang KPK, tetapi Pertimbangkan Kemanusiaan
- Sekjen Gerindra ke Kepala Daerah Terpilih: Tidak Boleh Bersikap Sok Kuasa
- Penetapan Tersangka Hasto Dipenuhi Cerita Imajinatif
- Penetapan Tersangka Hasto Cuma Mendaur Ulang Cerita yang Tak Terbukti di Pengadilan