Ketua KPU Hasyim Asyari Dipecat Gegara Asusila, August Mellaz: Sudahlah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz minta media tidak menyangkut-pautkan keluarga Hasyim Asyari dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terkait kasus asusila.
"Kami memohon kepada teman-teman media jika memungkinkan, urusan Pak Hasyim dengan putusan DKPP itu dibatasi di Pak Hasyim. Jangan dibawa ke keluarganya. Ini, kan, tidak benar situasi semacam ini," kata Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (5/7).
Ketua KPU Hasyim Hasyim Asyari dipecat gegara asusila . Foto: Ricardo/JPNN
Dia mengatakan bahwa keluarga Hasyim Asyari tidak menjadi bagian dari kasus pelanggar etik penyelenggara pemilu.
Namun, KPU menemukan ada banyak sekali pemberitaan yang menyeret-nyeret keluarga Hasyim Asyari terkait masalah itu.
"Kan, anak istri bukan bagian dari yang seharusnya jadi masalah, tetapi kalau kita lihat, diperhatikan berita-berita, ya, tentu kami minta kebesaran hati bersama," tuturnya.
Mellaz juga menjelaskan bahwa keluarga Hasyim memiliki ranah privat yang tidak boleh diganggu.
"Sudahlah, ini posisinya putusan DKPP ini sudah ada. Tentu kita wajib menghormatinya tetapi excuse dari situ, misalnya, exposing keluarga segala macam, mereka kan, punya hak pribadi yang jangan sampai kita sentuh juga," ujar Mellaz.
August Mellaz minta kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asyari yang dipecat DKPP tidak disangkut-oautkan dengan keluarga yang bersangkutan.
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran