Ketua KPU Jatim Mengaku Tak Kenal Akil dan Muhtar

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad menjalani pemeriksaan sekitar 4,5 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tersangka mantan Ketua MK, Akil Mochtar.
Andry mengaku dicecar mengenai hubungannya dengan Akil. "Ditanya apa saya kenal Akil atau enggak? Saya bilang enggak kenal," katanya di KPK, Jakarta, Senin (6/1).
Meski begitu, Andry menyatakan, pernah bertemu Akil. Pertemuan itu, kata dia, hanya berlangsung di dalam persidangan saja.
"Pernah bertemu tapi di dalam sidang. Di luar enggak. Kan kalau sidang saya mesti datang. Seperti gugatan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) kabupaten kota selalu datang," ujarnya.
Apakah di PHPU calon Golkar menang terus? "Lupa ya. Karena tidak ada satu partai yang sendiri, selalu bersama dengan partai lain toh. Gabungan," ucapnya.
Andry mengaku tidak mengenal sosok Muhtar Ependy yang merupakan orang kepercayaan Akil. Muhtar juga disebut sebagai operator suap Akil di wilayah Sumatera. "Penyidik tanya kenal Muhtar Ependy, saya jawab enggak kenal," ujarnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad menjalani pemeriksaan sekitar 4,5 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar