Ketua KPU Kubu Raya Kena Sanksi
jpnn.com - JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Gustiar, Jumat (16/1).
“Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada teradu atas nama Gustiar, selaku Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” demikian amar putusan DKPP sebagaimana dibacakan anggota Majelis Sidang, Nur Hidayat Sardini.
Gustiar dilaporkan oleh Bahruddin melalui Kuasa Hukumnya Hasibuan ke DKPP karena dianggap tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, untuk membatalkan calon Dewan terpilih, Rahmad S dari Partai PKB, daerah pemilihan 5 Kabupaten Kubu Raya.
Rekomendasi diberikan setelah ijasah paket C Rahmad dinyatakan tidak sah dan akan dicabut/dimusnahkan berdasarkan pernyataan dinas pendidikan.
Namun terhadap aduan tersebut, teradu mengaku telah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap ijazah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
Namun berdasarkan fakta dan bukti persidangan, DKPP tetap berpendapat teradu kurang cermat menindaklanjuti surat Bawaslu Kalimantan Barat Nomor 308/Bawaslu/KB/IX/2014. Sehingga tidak mendapatkan penegasan dari surat pernyataan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
Selain itu, DKPP berpandangan teradu masih ragu terhadap hasil klarifikasi yang sudah dilakukan, sehingga tidak membuat keputusan melakukan pergantian calon terpilih.
Menurut DKPP, teradu seharusnya tidak melakukan pelantikan terhadap calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, Rahmad, karena Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya menganggap ijazah tersebut bermasalah.
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Sejalan dengan Gerindra, Gemura Dukung Kenaikan PPN 12%
- Rustini Muhaimin Membantu Korban Kebakaran Kemayoran
- Gubernur Jabar Terpilih Dedi Tak Akan Bentuk Tim Transisi Jelang Kepemimpinannya
- Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan