Ketua KPU Sultra Dituding Pakai Jurus Mabuk

Saat itu, Eka mengusulkan 2 opsi pada Mas"udi yakni melantik semua atau menunda pelantikan, dengan asumsi cabut dulu berita acara pleno. Eka menjelaskan, KPU itu menganut asas kolektif kolegial. Artinya, setiap keputusan dirembukan bersama oleh semua komisioner KPU. Kata dosen non aktif di Unhalu itu, kalau asumsi Mas"udi tindakannya itu didasari karena dia ketua KPU yang jadi penanggung jawab intern dan ekstern, itu sudah salah. Sebab itu berlaku hanya pada konteks yang jadi perdebatan atau sebuah emergency. Untuk kasus KPU Buton, itu bukan emergency karena menurut Eka, ada berita acara yang dibuat.

   

"Saya ingin katakan, keputusan melantik 3 orang bukan kolektif, tapi pribadi karena tidak dibicarakan dengan kami dan pleno, sehingga melanggar asas kolektif kolegial. Dia ambil keputusan tanpa melibatkan kita," jelasnya. Sejak pelantikan Jumat (17/2) lalu hingga saat ini, Mas"udi tidak menunjukan itikad baik melakukan pelantikan dua anggota KPU Buton lainnya.

   

Menurut Eka, harusnya Mas"udi bersurat atau memanggil dua orang itu, tapi sampai saat ini tidak ada follow up dari ketua KPU itu. Padahal, pemilihan gubernur (Pilgub) sudah di depan mata. Sudah harus ada konsolidasi di tingkat penyelenggara. Tapi, kata Eka, bagaimana mau berpikir kalau model komisioner KPU Sultra sudah sedemikian rupa berulah.

   

Suami dari dr Hj Andi Hasnah itu, lalu membandingkan gaya kepemimpinan Bosman dengan Mas"udi. Dia mengatakan, saat KPU Sultra masih dipimpin Bosman, semua komisioner dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. "Dulu waktu Bosman, sebelum ambil tindakan, minimal dia timbang seperti apa dan gimana undang-undangnya. Kalau tidak, dia sms dan telpon kita bicarakan, sehingga keputusan yang lahir itu kuat. Sekarang tidak. Memangnya Mas"udi kepala dinas? Silahkan publik menilai, apa dibalik itu. Saya heran, kenapa Mas"udi ambil keputusan ini," jelasnya.