Ketua KUKMI Sebut Pemerintah Gagap Mengurai Masalah UKM
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) Yudianto Tri menilai pemerintah gagap dalam memutuskan dan membuat kebijakan karena belum mengetahui masalah utama persoalan UKM.
Hal tersebut disampaikan Yudianto saat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP KUKMI Periode 2023-2028 dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya Mataram, Sabtu (30/9). Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota dan pengurus dari seluruh wilayah di Indonesia.
Menurutnya, ada tugas besar KUKMI dalam membangun dan menciptakan formulasi berbagai program untuk kemajuan UMKM walaupun saat TikTok Shop dkk dilarang oleh pemerintah.
"Larangan e-commerce ini kan karena sepi nya Tanah Abang, nanti kita lihat apakah setelah TikTok Shop dkk dihapus Tanah Abang akan ramai? Jika tidak maka masalahnya bukan di situ," ujar Yudianto Tri, dalam keterangannya, Senin (2/10).
Yudianto mengatakan UMKM kalah bersaing dengan e-commerce dan social commerce karena keunggulan dari aplikasi seperti TikTok Shop dan lainnya.
Sosial commerce dan e-commerce memiliki harga yang lebih murah, rantai pasok yang singkat, promosi brand yang maksimal, dan pembelian dalam waktu singkat.
"Kita harus bisa sesuaikan dengan teknologi saat ini, inilah yang akan membuat UMKM naik kelas. Harus ada formulasi dan cara mengaturnya," ujar Yudianto.
Selain e-commerce, Yudianto juga menyoroti masalah KUR.
Ketua KUKMI Yudianto Tri menilai pemerintah gagap dalam memutuskan dan membuat kebijakan karena belum mengetahui masalah utama persoalan UKM.
- OJK: Hadirnya PP 47/2024 Berdampak Positif Bagi Keberlangsungan UMKM ke Depan
- Peruri dan BPR Percepat Layanan Keuangan Digital bagi UMKM
- Sebanyak 90 Ribu Pengunjung Hadiri SIAL Interfood 2024
- Ini Cara Bea Cukai Dorong UMKM Naik Kelas di Pasuruan, Tanjungpinang, dan Jambi
- Pengusaha Kecil Pasti Girang, Kementerian UMKM Bakal Sebar Kartu Usaha
- Garudafood Dorong Ekonomi Inklusif, Berdayakan UMKM