Ketua KY: Sedikitnya Kami Butuh Anggaran Rp 1 Triliun

JAKARTA – Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki bereaksi atas langkah pemerintah yang ikut memotong anggaran lembaga pengawasan hakim tersebut dengan alasan untuk mendanai pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang.

“Kalau untuk biaya politik, itu tidak terbatas. Tapi biaya untuk membangun hukum di negara ini masih ngadat. Dana untuk Komisi Yudisial (KY) saja dipotong untuk mendanai pemilu, ini naif,” ujarnya dalam workshop yang digelar The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) bekerjasama dengan United States Agency International Development (USAID) di Yogyakarta, Sabtu (6/7).

Padahal sebagai negara hukum, pemerintah menurut Suparman seharusnya berupaya semaksimal mungkin menyokong keberadaan lembaga-lembaga hukum yang ada. Namun sayangnya ia tidak menyebut seberapa besar pemangkasan anggaran yang dialami KY. Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Yogyakarta ini hanya memaparkan, jika dalam lima tahun terakhir anggaran yang diterima KY tidak lebih dari Rp 500 miliar.

“Jadi setiap tahun KY hanya menerima Rp 100 miliar. Dana itu untuk digunakan mulai dari belanja barang hingga honor staf-staf yang ada,” ujarnya.