Ketua MK Minta Klarifikasi KPK

Wakil Ketua KPK Harjono mengungkapkan bahwa imbauan tersebut bukan hal baru. ”Sudah sejak dulu memang harus ditempelkan di masing-masing (kantor) penyelenggara negara,” jelasnya. Aturan itu sudah ada sejak lama.

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Zainal Arifin Muchtar mengungkapkan bahwa pengumuman harta kekayaan pejabat negara itu berfungsi sebagai media transparansi.  ”Bagaimana publik bisa tahu kalau tidak diumumkan secara terbuka. Padahal,  kunci keterbukaan itu pada pengumuman itu,” ungkapnya. (git/agm)