Ketua MPR Dorong Pembentukan Dewan Pengawas OJK

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pembentukan Dewan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (Dewas OJK). Menurut Bamsoet, Dewas itu juga harus diisi wakil dari pemerintah, untuk memonitor kinerja OJK dalam mengawasi industri sektor jasa keuangan.

Bamsoet juga mendorong segera dibentuk lembaga Penjamin Polis Asuransi seperti Lembaga Penjaminan Simpanan untuk industri Perbankan sebagaimana diperintahkan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

"Hal tersebut penting guna melindungi dana masyarakat pemegang polis," katanya merespons skandal Jiwasraya, Kamis (9/1) di Jakarta.

Dia mengatakan berkaca dari skandal Jiwasraya yang berdasar penyidikan Kejaksaan Agung berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp 13,7 triliun per Agustus 2019, salah satu penyebabnya lantaran OJK tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai salah satu penyebab Jiwasraya gagal bayar polis lantaran tidak dihentikannya produk JS Saving Plan yang diterbitkan pada 2013. Pada saat audit di tahun 2016, BPK telah merekomendasikan OJK untuk menghentikan JS Saving Plan tersebut, tetapi tidak dilakukan OJK. Hal ini menandakan ada yang perlu dibenahi di OJK," ujar Bamsoet.

Karena itu, Bamsoet menilai kehadiran Dewas OJK sangat penting, sebagaimana di Bank Indonesia yang juga memiliki Dewas (supervisi) yang memantau kinerja dan kebijakan BI. Ia menambahkan lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejagung, hingga hakim dan lainnya juga memiliki lembaga atau Dewas.

"Prinsipnya, tidak boleh ada lembaga yang tidak diawasi, sehingga check and balance bisa berjalan. Pengawasan terhadap OJK sangat penting agar ke depannya tak ada lagi asuransi ataupun industri jasa keuangan yang bisa 'nakal' lantaran lemahnya kinerja OJK," kata mantan ketua DPR itu.

Terkait penyelesaian skandal Jiwasraya, Bamsoet mempercayakan Kejagung menegakkan hukum tanpa pandang bulu.