Ketua MPR Dukung Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
jpnn.com - JAKARTA--Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima Deklarator Panitia Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di ruang kerjanya, Lantai 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (16/2).
Delegasi yang dipimpin Andi Asmuruf itu mendatangi Zulkifli untuk meminta dukungan agar Provinsi Papua Barat dimekarkan, melahirkan Provinsi Papua Barat Daya. Rencana pembentukan provinsi baru itu dilakukan sejak 2007 lalu. Selama memperjuangkan keinginan tersebut, Andi mengatakan pendukung pembentukan provinsi baru tak pernah melakukan tindakan anarkis. Menurutnya, rencana ini dukung rakyat. Dalam kesempatan itu, Andi mengatakan bahwa pelaksanaan otsus tidak berjalan dengan maksimal. Untuk itu pihaknya mengusulkan adanya provinsi baru.
Pulau Papua direncakan akan membentuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Dari tiga provinsi baru itu, secara administrasi Papua Barat Daya paling siap.
“Untuk itu kami meminta dukungan kepada bapak untuk membentuk Provinsi Papua Barat Daya. Bila ada ada kekurangan syarat, akan kami penuhi lagi,” tambahnya.
Andi mengaku, selama ini memperjuangkan pembentukan provinsi baru itu dilakukan lewat cara konstitusi. Mendengar aspirasi itu, Zulkifli mengaku mendukung.
“Bagus kalau Papua Barat dimekarkan. Seharusnya di Papua ada 6 provinsi,” ujarnya.
Ia membandingkan luas Pulau Papua beberapa kali luas Pulau Jawa. Di Jawa saja ada beberapa provinsi seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Timur. Pemekaran di provinsi Indonesia bagian timur itu perlu dilakukan guna untuk memperbaiki pelayanan masyarakat.
Zulkifli mengatakan, akan melakukan pembicaraan masalah tersebut dengan Menteri Dalam Negeri. Ia juga mengharapkan agar masalah pemekaran ini dibicarakan dengan pihak lain termasuk Gubernur Papua Barat. (flo/jpnn)
JAKARTA--Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima Deklarator Panitia Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di ruang kerjanya, Lantai 9, Gedung Nusantara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Info Nusron soal Pagar Laut, Sertifikat Berpindah Misterius, Waduh
- Bambang Widjanarko: Jangan Benturkan Kebijakan Presiden Prabowo dengan Jokowi
- Penasihat Hukum Sebut KPK Dianggap Kelewatan Mentersangkakan Hasto
- Bea Cukai Kenalkan Tugas & Fungsi kepada Pelajar dan Mahasiswa
- Begini Nasib Kebun Binatang Bandung Seusai Disita Kejaksaan
- Menteri HAM Natalius Pigai Sering Tidur di Kantor