Ketua MPR: GBHN Perkuat Peran Negara Atas Kekayaan Alam

Kenyataan ini lanjut Zul, terjadi di banyak daerah. Karena dalih demokrasi politik dan ekonomi, sekarang sumber daya alam bukan lagi milik negara. Bahkan rakyat di desa yang kerjanya bertani tak punya lahan bertani lagi. Ini penyebabnya demokrasi ekonomi yang sebebas-bebasnya tadi.

"Tambang jadi milik bupati yang bebas dia berikan kepada siapa saja. Karena kenyataan itu masyarakat minta GBHN dihidupkan lagi, untuk mengembalikan kekayaan rakyat ini dikelola oleh negara," pungkas Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.(fas/jpnn)