Ketua MPR: Halalbihalal Tradisi Khas Indonesia

"Silaturahmi antarparpol perlu dilakukan,” ucapnya.
Dirinya menyebut sebelumnya NU telah melakukan halalbihalal, pada Rabu (4/7) Muhammadiyah. Selanjutnya, dirinya mengharap agar lembaga negara yang lain dan partai politik melakukan hal yang sama. "Jadi kalau di tahun politik banyak silaturahmi, itu berarti bagus,” tegasnya.
Dirinya mengakui saat ini, sebagai politisi, masih fokus pada pertemuan dan lobi-lobi lintas atau antarpartai. Hal demikian dilakukan agar penyusunan komposisi lintas partai dalam menghadapi Pemilu Presiden bisa kuat dan diterima masyarakat.
Lebih lanjut, Zulhasan sapaan Zulkifli Hasan memaparkan suasana dalam menghadapi bursa Capres dan Cawapres. Ia berharap partai politik semakin intens bertemu.
“Besok pagi (hari ini, Kamis (5/7) saya mengundang Anies Baswedan,” ungkapnya.
"Sebelumnya saya mengundang Pak Prabowo, Cak Imin, Rizal Ramli, dan Pak Gatot,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan juga menyikapi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara; dan KM Lestari Maju di Selat Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Di mana tenggelamnya kapal tersebut membawa duka bagi bangsa Indonesia. Ada banyak korban jiwa dan raga dalam kejadian tersebut.
Zulhasan mengatakan bila kecelakaan, tenggelamnya kapal motor, terjadi kali pertama, itu disebut sebagai musibah. Bila terjadi kedua kali, dikatakan sebagai kelalaian.
Kegiatan silaturahmi seperti halalbihalal, menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan perlu diperbanyak apalagi di tahun politik menjelang Pemilu Presiden 2019.
- Pimpinan MPR Respons soal Terbitnya Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- Ketua MPR: Tindakan Kelompok Radikal Bisa Ciderai Perjuangan Rakyat Palestina
- Gala Premiere Film Pinjam 100 The Movie Sukses, Bamsoet: Bisa jadi Cermin Generasi Muda
- Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Peningkatan Kualitas SDM Sejak Dini Segera Dilakukan
- Waka MPR Dukung Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Ditingkatkan
- Waka MPR Eddy Soeparno Angkat Bicara soal Protes AS Terhadap Kebijakan TKDN Indonesia