Ketua MPR: Hentikan Stigmanisasi Anti-Pancasila
jpnn.com, KENDARI - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan pesan penting di tengah masih maraknya aksi saling hujat di tengah masyarakat.
Dikatakannya, perbedaan merupakan kekayaan bangsa Indonesia, dan keberagaman sudah menjadi identitas yang tidak perlu lagi diperdebatkan apalagi menjadi sumber konflik.
"Kesepakatan untuk bersatu dalam keberagaman sudah selesai 71 Tahun lalu. Bangsa Indonesia harus move on," ucap Zulkifli, saat menyampaikan Orasi Ilmiah di Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara, Jumat (4/8).
Pada acara yang dihadiri 2.000 lebih Civitas Akademika Unhalu dan mahasiswa dari seluruh Kendari, Zulkifli juga secara tegas menolak stigma pancasilais atau tidak pancasilais, toleran atau intoleran hanya karena perbedaan pandangan politik.
"Hentikan menebar stigma atas nama Pancasila," tegas dia.
Karena itu dia mengingatkan, generasi muda yang menempuh pendidikan di Unhalu maupun perguruan tinggi lainnya, harus mengambil peran membawa bangsa ini menuju cita-cita luhur yang bermuara pada kemakmuran rakyat.
"Inilah tugas generasi muda. Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tapi apakah sudah dinkimati masyarakat sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal 33? Apakah kesejahteraan sudah merata?" kata politikus asal Lampung itu.
Zulkifli Hasan memahami bahwa banyak anak muda yang kritis terhadap situasi bangsa dan negara akhir-akhir ini. Tapi pesimisme bukanlah jalan keluar.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan pesan penting di tengah masih maraknya aksi saling hujat di tengah masyarakat.
- Putri Zulhas Singgung Pentingnya Kemandirian Pangan saat Workshop PAN
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi