Ketua MPR: Indonesia Tak Boleh Jadi Negara Islam

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan sepakat dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Salahuddin Wahid soal wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap melanggar aturan dan konstitusi.

Ini disampaikannya saat ditanya soal maraknya dorongan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena dianggap anti-Pancasila.

Sebagai negara hukum, kata Zulkifli, Indonesia harus mengikuti hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Bila ada ormas yang melanggar, maka aturan harus ditegakkan.

"Gus Solah mengatakan kalau gak ada aturannya ya, ini ada DPR. Bisa kita buat aturan. Karena di konstitusi jelas bahwa kita ini adalah negara Pancasila. Tidak boleh menjadi negara Islam atau menjadi negara komunis, kiri," kata Zulkifli.

Zulkifli bersama Gus Solah dan sejumlah tokoh lainnya hadir di kompleks Parlemen sebagia pembicara di "Seminar Pemikiran Hardatus Syaikh KH M. Hasyim Asy'ari Tebuireng".

"Kalau dia (ormas) memaksakan kehendak berarti dia bertentangan dengan konstitusi. Nanti diperangi sama tentara ini," tegas politikus asal Lampung itu.

Gus Solah sendiri ketika itu mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membubarkan ormas yang dianggap melanggar aturan.