Ketua MPR: Kemenag Ngawur, Blunder!

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan menuturkan, reformasi telah memberikan banyak perubahan kepada bangsa Indonesia. Reformasi telah melahirkan sistem baru di pemerintahan.
Dulu puncak kekuasaan berada di tangan MPR, tapi sekarang kedaulatan langsung di tangan rakyat.
"Reformasi yang dimulai 20 tahun lalu teramat penting terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia," ujar Zulkifli dalam Refleksi 20 tahun Reformasi di gedung DPR, Jakarta, Senin (21/5).
Kendati demikian, belum semua hasil reformasi bisa diwujudkan. Dia mencontohkan, masih ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin.
Padahal, kata dia, tujuan reformasi dan Pancasila adalah menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ujar Zulkifli, masih terjadi social distrust dan politik pecah belah.
Zulkifli lantas mencontohkan salah satunya adalah kebijakan Kementerian Agama yang mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig. "Kemenag ngawur, blunder. Itu politik belah bambu terhadap ulama yang juga anak negeri," ujar Zulkifki.
Menurut Zulkifli, hal itu menyebabkan social distrust, saling curiga, hujat satu dengan lain. "Maka itu Kemenag mesti meminta maaf," tegasnya.
Contoh lain, kata Zulkifki, persoalan terpecahnya masyarakat gara-gara pilkada. Padahal, ungkap Zulkifli, pilkada merupakan pertarungan antaranak bangsa. "Tapi ini seperti bertarung melawan Belanda," ujarnya.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyayangkan kebijakan Kementerian Agama yang mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig
- 5 Berita Terpopuler: Hasil Pendataan Keluar, Nasib Honorer Sudah Diatur, Ada Solusi Konkret untuk yang PHK
- Kabar Prabowo Reshuffle Kabinet Rabu Ini, Ketua MPR Singgung Kewenangan Presiden
- Hampir Separuh Pelamar PPPK Tahap 2 Kemenag Dinyatakan TMS, Waduh
- Kritisi Surat Edaran Pemotongan Dana BOS Madrasah, HNW: Tidak Sejalan dengan Inpres
- Genjot Pemberdayaan Ekonomi Umat, Kemenag Gandeng Kemendes PDTT
- Kemenag Perkuat Tata Kelola Zakat melalui FGD Penyusunan Kebijakan