Ketua MPR: Kerja Sama Indonesia-AS Era Joe Biden Harus Utamakan Kepentingan Nasional

Ketua MPR: Kerja Sama Indonesia-AS Era Joe Biden Harus Utamakan Kepentingan Nasional
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam FGD FDG bertajuk 'Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Kepentingan Ekonomi NKRI di Era Joe Biden', di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12). Foto: Humas MPR.

Demikian juga bagi Indonesia, hadirnya 'Biden effect' diharapkan tidak hanya memberi dampak instan tetapi juga mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang akan memberi nilai kemanfaatan.

"Beberapa aspek yang bersinggungan dengan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi Indonesia pascaterpilihnya Joe Biden, antara lain penyelesaian Laut China Selatan, di mana Indonesia punya kepentingan menjaga wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natuna. Selain juga pada penguatan kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat, serta peningkatan kerja sama bilateral khususnya di bidang perekonomian yang ditandai peningkatan nilai investasi Amerika di Indonesia," papar Bamsoet.

Ketua ke-20 DPR RI ini mengingatkan berbagai harapan yang 'didambakan' dari pemerintahan Joe Biden tersebut bukanlah sesuatu pemberian, tetapi yang harus diperjuangkan.
Karena implementasi kebijakan luar negeri AS baik di bidang politik dan ekonomi tentunya juga dilakukan dalam kerangka melindungi kepentingan nasional mereka.

"Artinya, kita membutuhkan kemampuan bernegosiasi yang andal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kehadiran pemerintahan Joe Biden tidak saja menghadirkan peluang, tetapi juga tantangan yang harus kita jawab dengan peningkatan daya saing pada seluruh sektor dan bidang pembangunan," tutur Bamsoet.

Wakil ketum Kadin Indonesia ini memperkirakan meskipun Joe Biden akan mengambil kebijakan yang lebih lunak terkait 'perang dagang' dengan Tiongkok, persaingan antara kedua negara besar tersebut masih tetap berlangsung.

Karena itu, Indonesia harus cerdik mengambil manfaat namun tetap prudent dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

"Indonesia adalah subjek yang berdaulat untuk menentukan sikap dan pendirian politik, tidak boleh terombang-ambing oleh arus politik global. Prinsip politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Dimaknai sebagai sikap independensi dari keberpihakan dan ketergantungan pada salah satu kutub kekuatan global, serta berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia," pungkas Bamsoet.

Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa terlepas bagaimana Joe Biden nanti akan melaksanakan kebijakan luar negerinya, Indonesia harus menjalin hubungan dengan AS yang bisa menguntungkan kepentingan nasional.

Indonesia adalah subjek yang berdaulat untuk menentukan sikap dan pendirian politik, tidak boleh terombang-ambing oleh arus perpolitikan global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News