Ketua MPR Minta IPHI Ikut Memperbaiki Penyelenggaraan Haji

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) untuk ikut serta mendiskusikan masalah substansial dalam penyelenggaraan haji Indonesia. IPHI agar terlibat dalam perbaikan pelayanan haji Indonesia.
"Saya berharap IPHI sungguh-sungguh mendiskusikan bagaimana penyelenggaraan haji Indonesia setiap tahun bertambah baik," kata Zulkifli Hasan usai memberikan sambutan dalam seminar bertema "Merawat Kemajemukan Melalui Empat Pilar MPR RI" di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Minggu (8/7/2018).
Menurut Zulkifli Hasan, pelayanan haji Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Selain itu, masih ada penyelenggara haji dan umroh yang menyimpang. Seperti kasus ribuan jamaah umrah yang gagal berangkat ke tanah suci.
"Hanya gara-gara satu dua penyelenggara haji dan umroh yang tidak benar, akhirnya penyelenggara lain ikut terbawa-bawa. Ada triliunan uang jamaah umroh hilang gara-gara segelintir penyelenggara umroh yang tidak benar," kata Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan.
Terkait dengan kasus-kasus itu, Zulhasan menegaskan bahwa Kementerian Agama ikut bertanggungjawab.
"Tentu ini menjadi tanggungj awab Kementerian Agama. Mereka punya pengawasan. Jadi jangan membiarkan. Kalau hanya satu dua orang jamaah itu namanya penipuan, tapi kalau korbannya sampai ribuan itu namanya pembiaran. Kita minta tanggungjawab Kementerian Agama," katanya.
"Saya kira IPHI bisa membahas masalah substansi seperti ini. IPHI bisa memberikan solusi untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik," imbuhnya.
Sementara dalam paparannya di depan para pengurus IPHI dari berbagai daerah, Zulkifli Hasan juga meminta IPHI ikut memberi pendidikan politik kepada umat agar umat Islam Indonesia yang besar ini bisa dikonversi menjadi kekuatan ekonomi dan politik.
Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) untuk ikut mendiskusikan masalah substansial dalam penyelenggaraan haji Indonesia.
- Waka MPR Dukung Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Ditingkatkan
- Waka MPR Eddy Soeparno Angkat Bicara soal Protes AS Terhadap Kebijakan TKDN Indonesia
- Sikapi Kebijakan Trump, Waka MPR Tekankan Pentingnya Penguatan Diplomasi Perdagangan
- 3 Juta Lulusan SMA/SMK Menganggur, Waka MPR: Berbagai Langkah Harus Segera Diambil
- HNW Usulkan ke Prabowo Terbitkan Keppres yang Tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI
- Danantara dan Komitmen Presiden Bagi Hilirisasi SDA-Tanaman Pangan