Ketua MPR Pertanyakan Kebijakan Jokowi Naikkan BBM

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak. Terutama soal waktu dan nilai kenaikannya.

Politikus Partai Amanat Nasional itu memahami jika menaikkan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah. Apalagi Presiden beralasan ada pengalihan subsidi BBM yang bersifat konsumtif kepada program yang produktif.

"Menurut saya alasannya tepat hanya apakah saat ini menaikkan BBM timingnya tepat? Kan harga (minyak dunia) lagi turun. Kemudian besarannya itu juga kenapa Rp2.000?," kata Zulkifli di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11).

Mengenai alasan agar subsidi tepat sasaran, Zulkifli tidak mempersoalkan karena tidak semua masyarakat mendapat subsidi dari pemerintah, sehingga pengalihan subsidi penting dan dia menekankan harus tepat sasaran.

Selain itu, sesuai mekanisme yang ada, Presiden seharusnya membicarakan masalah ini dengan pemerintah. Terutama soal konsekuensi anggaran atas pengurangan subsidi untuk BBM.

"Subsidi harus tepat sasaran. Ketiga, tentu postur anggarannya harus dibahas bersama DPR. Kan ada uang lebih kan. Makanya postur anggarannya yang lebih itu harus dibahas dengan DPR," tandasnya mengingatkan Presiden.(fat/jpnn)