Ketua MPR: RCEP Harus Mampu Dongkrak Perekonomian Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)  menekankan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah disepakati negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, bersama lima negara besar, Australia, New Zealand, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan), harus dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian nasional.

Hal ini mengingat perjanjian tersebut diinisiasi, dipimpin Indonesia, dan ditandatangani atas 'restu' Indonesia.

"Keuntungan yang diperoleh antara lain meningkatkan ekspor ke negara-negara peserta RCEP hingga 8-11 persen, menarik investasi hingga 18-22 persen, dan mendorong ekspor hingga 7,2 persen," ujar Bamsoet saat menjadi keynote speech FGD 'RCEP Dalam Perspektif UUD NRI 1945', kerja sama MPR RI dengan BS Center, di Jakarta, Jumat (11/12).

Turut hadir antara lain Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Dosen Institut Pertanian Bogor yang juga mantan Wakil Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II Dr. Bayu Krisnamurthi dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi Ph.D.

Turut hadir para narasumber pembahas, antara lain Prof Devanto Shasta Pratomo Ph.D (Universitas Brawijaya); Prof. Dr. Ina Primiana (Universitas Padjadjaran); Mohammad Dian Revindo Ph.D (LPEM Universitas Indonesia), Dr. Piter Abdullah (Center of Reform on Economic); dan Bernardino Vega (KADIN Indonesia).

Ketua ke-20 DPR RI ini mengingatkan, dampak positif RCEP hanya dapat dimanfaatkan apabila Indonesia mempunyai daya saing yang tangguh.

Kalau tidak, lanjut Bamsoet, RCEP hanya menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar strategis bagi membanjirnya produk-produk impor negara-negara anggota RCEP lainnya.

Dalam Indeks Daya Saing Global 2019 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia, Indonesia turun peringkat ke posisi 50, dari sebelumnya pada 2018 berada di posisi 45.