Ketua MPR Risau, Dari 100 Petani Hanya 4 Orang yang Punya Lahan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan miris mengetahui kenyataan kondisi petani di Indonesia saat ini. Di tengah lahan yang begitu luas dan subur, mayoritas petani tak lagi memiliki lahan. 

"Saya kemarin pergi ke Garut, ketemu 100 petani. Dari jumlah itu, hanya empat orang yang punya lahan. Padahal pekerjaannya petani. Sementara 96 persen lainnya, tak lagi punya lahan. Saya tanya asal, mereka bilang asli Garut, nenek moyang juga asli Garut dan berprofesi sebagai petani," ungkap Zulkifli saat menyosialisasikan empat pilar kebangsaan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Mercure, Ancol, Rabu (23/11) malam. 

Penasaran dengan kondisi yang ada, Zulkifli kemudian menanyakan apa yang terjadi. Penyebabnya tak lain karena terlilit utang setelah hasil panen tak mampu mencukupi kebutuhan hidup yang ada.

"Mereka menuturkan, dulu kakeknya rata-rata punya lahan yang luas. Sampai ke bapaknya, hanya tinggal separuh dan kemudian sampai ke mereka hanya tinggal seperempatnya. Nah waktu panen harga jatuh, mereka terpaksa berutang. Karena tak mampu bayar akhirnya tanah yang ada dijual," ujarnya.

Kondisi tersebut menurut pria yang juga menjabat Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tak hanya terjadi di Garut. Namun juga di sejumlah daerah lain di Indonesia. 

Bahkan kini data memperlihatkan, dari 190 juta hektar luas daratan Indonesia, 175 juta hektar di antaranya dikuasai oleh segelintir orang. Hanya 0, 2 persen dari total 190 juta hektar lahan tersebut yang dikuasai 56 persen penduduk Indonesia. 

"Kami lihat 35 persen dari luas daratan itu, merupakan konsesi. Ada tambang nikel, emas dan lain-lain. Itu dikuasai hanya 1.194 orang saja. Kemudian Ada 341 orang menguasai kontrak karya, di mana 257 orang menguasai tambang batu bara. Sebagian besar ini ternyata investasi dari luar. Kita hanya bekerja di situ," ungkap Zulkifli.

Mengatasi kondisi yang ada, Zulkifli menilai reformasi penting dilakukan di segala bidang. Sehingga demokrasi tidak hanya maju di sisi politik saja. Tapi juga harus sejalan dengan kemajuan demokrasi ekonomi sebagaimana pengamalan secara utuh sila-sila Pancasila sebagai ideologi bangsa.