Ketua MPR Sebut 5 Masalah Demokrasi yang Harus Cepat Ditangani Sebelum Pemilu 2024
![Ketua MPR Sebut 5 Masalah Demokrasi yang Harus Cepat Ditangani Sebelum Pemilu 2024](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2023/08/24/ketua-mpr-bambang-soesatyo-menjadi-pembicara-kunci-dalam-sem-hml3.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pengelolaan demokrasi di Indonesia menyisakan sejumlah persoalan, yang menjadi pekerjaan rumah, baik dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
Menurut Bamsoet, persoalan dalam demokrasi dipicu beberapa hal.
“Persoalan pertama, adalah regresi demokrasi. Banyak pengamat menilai, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kualitas. Terutama pada indeks budaya politik, partisipasi publik, dan kebebasan berpendapat,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Kebangsaan bertema “Revitalisasi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024” pada Rabu (23/8).
Acara itu dihelat secara hybrid, dengan studio utama di Gedung DPP LDII, Senayan, Jakarta, diikuti 230-an titik studio mini se-Indonesia dengan 1.500 peserta.
Persoalan kedua, menurut Bamsoet terdapat persoalan politik identitas.
“Dalam tiga edisi terakhir pemilu, telah terjadi polarisasi politik yang begitu besar. Selama masih memanfaatkan kebencian untuk mendulang suara, maka hal itu akan terus terjadi,” ujarnya.
Ketiga idalah persoalan politik uang dan keempat adalah penilaian publik terhadap integritas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemilu.
“Terdapat beberapa temuan, seperti kontroversi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Di mana, terjadi kebocoran nama-nama anggota terpilih, sehari sebelum fit and proper test. Kemudian, dugaan tindak kecurangan verifikasi faktual partai politik. Serta, lemahnya pengawasan oleh rakyat pasca pemilu,” jelasnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pengelolaan demokrasi di Indonesia menyisakan sejumlah persoalan yang menjadi PR, terutama sebelum Pemilu 2024.
- Revitalisasi Institusi dan Raja Kecil Pada Hierarki Kepemimpinan Nasional
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- Hadiri HUT ke-1 Parle Senayan, Bamsoet Bicara Potensi Industri Makanan dan Minuman