Ketua MPR Setuju PSK Dilokalisasi
jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto setuju dengan adanya lokalisasi bagi pekerja seks komersial (PSK). Menurutnya, lokalisasi adalah cara terbaik untuk memerangi prostitusi.
Politikus PDIP ini mengatakan, upaya menghilangkan prostitusi secara total sangat sulit dilakukan. Karenanya, perlu langkah untuk meminimalisir dampak negatifnya. Salah satunya dengan membuat lokalisasi.
"Begini ya, menghilangkan sama sekali itu tidak mudah. Jadi minimize itu memang perlu," ujar Sidarto kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Senin (6/1).
Sidarto pun menegaskan, keberadaan lokalisasi bukan berarti pemerintah melegalisasi prostitusi. Namun, hanya membatasi agar lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para PSK.
Selain itu, lanjutnya, membuat lokalisasi juga tidak boleh sembarangan. Pemerintah daerah harus memperhatikan dampak sosial kepada masyarakat di sekitarnya.
"Kalau saudara-saudara ke Bangkok, Hongkong, kemana pun pojok dunia, ke Belanda apalagi ya, itu kadang-kadang mencolok ya. Tapi kita tidak harus meniru mereka," tandas mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku setuju adanya lokalisasi prostitusi resmi di Jakarta. Ia menilai, lokalisasi dapat mengidentifikasi pelaku-pelaku praktik prostitusi dengan jelas.
Ahok juga berpendapat, lokalisasi memudahkan Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan maupun pelayanan kesehatan.
JAKARTA - Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto setuju dengan adanya lokalisasi bagi pekerja seks komersial (PSK). Menurutnya, lokalisasi adalah cara
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan
- Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Punya Kedekatan dengan Aparat? Kombes Dirmanto: Jangan Digiring
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN