Ketua MUI Palu Desak Kapolri Percepat Penanganan Kasus Ini
![Ketua MUI Palu Desak Kapolri Percepat Penanganan Kasus Ini](https://cloud.jpnn.com/photo/galeri/normal/2023/04/12/kapolri-jenderal-pol-listyo-sigit-prabowo-mengikuti-rapat-ke-qfpy.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu Prof. Zainal Abidin, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Rafiq Al-Amri.
"Besar harapan agar Kapolri segera memproses," ujar Zainal, Sabtu (15/2).
Zainal Abidin melaporkan Rafiq Al-Amri ke Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial pada Mei 2024. Meskipun laporan tersebut sudah berjalan sekitar sembilan bulan, hingga kini belum ada perkembangan signifikan.
Menurut Zainal, Polda Sulteng telah mengirimkan surat kepada Kapolri untuk memperoleh izin pemeriksaan terhadap Rafiq Al-Amri.
"Kapolda Sulteng sudah mengirim surat kepada Kapolri untuk mendapatkan izin pemeriksaan terhadap terlapor. Kita tunggu surat persetujuan Kapolri," jelas Zainal.
Ia berharap Kapolri Listyo Sigit segera menindaklanjuti laporan tersebut demi tegaknya keadilan.
"Mudah-mudahan bisa diproses sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Kalau bisa lebih cepat tentu lebih baik, agar dapat terbukti siapa yang salah dan benar secara hukum," harap Zainal.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienarto belum memberikan keterangan terkait perkembangan laporan ini. Ia menyatakan masih akan memastikan informasi lebih lanjut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulteng.
Zainal Abidin melaporkan Rafiq Al-Amri ke Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial pada Mei 2024.
- Berikut Daftar 22 Pati Polri yang Mendapat Kenaikan Pangkat
- Waka MPR Minta Lembaga di Sektor Pendidikan Tingkatkan Efektivitas Kerja
- Kapolri Terima Audiensi FKN, Perkuat Komitmen Jaga Kerukunan dan Kearifan Lokal
- Kapolri dan Ketua PBNU Membahas Keberagaman dan Isu Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
- Demonstran Kritik Kejaksaan saat Demo di DPR, Ini Tuntutannya
- Ananda Tohpati: Efisiensi Perlu, Tetapi Jangan Ganggu Program Masyarakat