Ketua PHRI Haryadi: Hidupkan Event di Destinasi Prioritas

PHRI meminta Kemenpar cepat memanfaatkan peluang. Kemenpar juga harus bisa menangkap keinginan para industri. 

”Industri dan masyarakat pasti punya program bermacam-macam. Itu harus dikompilasikan menjadi sebuah produk yang bagus dan siap dijual. Tentu saja itu butuh support dan bantuan Kemenpar,” jelas Haryadi.

Putra pengusaha Prof Dr Sukamdani Sahid Gitosardjono itu juga memaparkan, jika Presiden Jokowi akan menambah budget Pariwisata, PHRI juga siap mendukung program Kemenpar 2017 dan 2018. Kata Haryadi, program yang sudah pernah disounding kepada Menpar Arief Yahya salah satunya adalah Visit Indonesia 2018.

Menurut Haryadi, program ini untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara di tahun pencapaian target tersebut. 

”Kami bantu target pemerintah, selaras dengan target kunjungan wisman 20 juta tahun 2019. Kalau kita bicara program besar untuk memajukan pariwisata itu harus dilakukan join pogram atau program bersama, kami akan meluncurkan Visit Indonesia tahun 2018. Insya Allah Januari-Februari 2016. Intinya, program ini menjadi program bersama, bukan hanya PHRI saja," kata Haryadi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu.

Acara ini akan digelar serentak di sejumlah daerah pada tiga bulan pertama 2018. Pihak-pihak yang dilibatkan mulai dari maskapai penerbangan asing dan dalam negeri, hotel, restoran, hingga biro perjalanan. Mengenai pemilihan kota hingga saat ini masih dalam pembahasan. 

Menurutnya, kota-kota yang ingin terlibat harus memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan seperti sarana dan prasarana penunjang hotel seperti hotel, restoran, destinasi yang menarik, aksebilitas, hingga faktor keamanan wisatawan. 

"Nanti kita akan pilih daerah-daerah yang secara teknis siap untuk dipromosikan bersama. Kita juga lihat potensinya bagaimana? Tentu saja kita butuh bantuan Kemenpar untuk promosinya, contoh dengan digelarnya Travel Mart yang dikomandoi Kemenpar,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik itu.