Ketua Umum Tak Harus Jadi Capres

Pembatasan yang selama ini diatur, ujar Syamsudin, bisa jadi adalah fenomena ketidakpercayaan. Egoisme parpol terlalu besar sehingga tidak memercayai capres dari kelompok lain. Hal itulah yang menutup peluang munculnya calon alternatif. "Padahal, elektabilitas pileg berbeda dengan pilpres. Pileg memilih parpol dan pilpres memilih calon," terang dia.

Syamsudin juga menilai, ke depan sebaiknya ambang batas yang diatur untuk pencapresan cukup menggunakan angka untuk pemilu legislatif. Dengan membuat ambang batas yang tidak masuk akal di UU Pilpres saat ini, faktanya hanya Partai Demokrat yang mampu mengajukan. "(Tanpa ambang batas pengajuan capres) kita akan memiliki banyak calon. Kalau yang lolos tujuh parpol, akan ada tujuh capres," terang dia. (bay/c11/agm)