JPNN.com 
Ketum Forum Honorer K2 Senang jika Pemerintah Pusat Juga Pusing
jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2019 tahap pertama dinilai sukses membuat ratusan ribu honorer K2 galau.
Pasalnya, rekrutmen PPPK tidak diimbangi dengan kesiapan seluruh pemerintah daerah terkait ketersediaan anggaran.
Akibatnya tidak semua honorer K2 bisa menikmati peningkatan kesejahteraan dengan PPPK.
"Pemerintah pusat minta pemda menanggung biaya pengadaan PPPK. Masalahnya, perubahan anggaran adanya di Bulan Oktober atau November. Timbul pertanyaan besar, mengapa dibuka sekarang? Ada apakah ini," ujar Koordinator Wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Sulawesi Selatan Sumarni Azis kepada JPNN, Jumat (15/2).
Kebijakan pusat itu, lanjutnya, bukan hanya telah membuat galau honorer K2 tapi juga pemda. Pemda seakan-akan jadi tersangka utama dalam penyelesaian masalah honorer K2.
Titi Purwaningsih. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com
"Ini akal-akalan pemerintah pusat. Jadi kalau daerah tidak mampu rekrut, kesalahan ditimpakan ke pemda. Honorer K2 tidak bisa menuntut pusat," sergah Sumarni.
Pendaftaran PPPK tahap pertama dianggap telah membuat galau para honorer K2 karena banyak pemda belum siap.
- Peserta Tes PPPK Tahap 2 Harus Cetak Ulang Kartu Ujian, Ini Penjelasan BKN
- Penempatan, Mutasi hingga Jenjang Karier PPPK Harus Diakomodasi di RPP Turunan UU ASN
- 5 Berita Terpopuler: Perkembangan Terbaru RPP Manajemen ASN, Masih Misterius, Ada Kata Insyaallah
- Seleksi PPPK Tahap 2, Zamroni: Semoga Semua Honorer Terserap, Amin
- Peserta Seleksi PPPK Tahap 2 Jangan Datang 1 Jam Sebelum Ujian, Penting
- Dipastikan Banyak Honorer Gagal Seleksi PPPK Tahap 2, Bagaimana Nasib Mereka?
