Ketum GMNI Menolak Gerakan Pemakzulan Presiden Jokowi
Kelima syarat itu ialah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan kejahatan berat, melanggar ideologi negara serta melanggar kepantasan atau etika.
"Lalu apakah satu saja dari lima syarat tersebut terpenuhi? Faktanya tidak. Jadi, bisa dibilang siapa pun yang merancang aksi atau poster tersebut, mengingkari konstitusi," tegas Imanuel.
"Maka GMNI menolak ikut serta dalam gerakan pemakzulan yang mengingkari demokrasi dan konstitusi itu," pungkasnya.
Sebelumnya, poster berisi pengumuman rencana 'Geruduk Istana' beredar di media sosial pada Selasa (30/1).
Poster itu mencantumkan keterangan tuntutan mendesak MPR RI menggelar sidang istimewa menurunkan Jokowi, dengan narasi, 'Indonesia sedang sakit, Ibu Pertiwi memanggil'.
Mahasiwa yang akan hadir disebut berjumlah 100 ribu orang dengan dress code pita hitam.(mcr8/jpnn.com)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi menyatakan pihaknya menolak gerakan pemakzulan Presiden Jokowi.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto