Ketum Golkar Diminta Jangan Panik, Azis Samual: Turuti Saja Permintaan Percepat Munas
jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan beberapa DPD I Golkar yang meminta Munas dipercepat membuat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto panas dingin.
Konon, dia sempat disebut menghubungi beberapa pengurus Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) untuk mengcounter pernyataan dari DPD I ini.
Sebelumnya, Azis Samual yang menjadi inisiator untuk mengkonsolidir DPD I Golkar menyebut sudah ada 25 DPD I yang sepakat dan bulat mendukung gerakan percepatan Munas.
Biasanya Munas digelar Oktober, tapi kali ini Anggota DPD I meminta agar secepatnya Munas digelar karena Golkar terpuruk di Pemilu 2019.
Baca: Polisi Tangkap Ketua Aksi 22 Mei di Kawasan Ring Road Medan
"Sebanyak 25 DPD I sudah meminta untuk mempercepat Munas di akhir Juli. Ketua Umum Golkar harus mendengarkan aspirasi anggotanya. Karena sudah gagal, selayaknya harus mempercepat Munas dan mundur, jangan panik terus menekan dan meminta beberapa yang lain untuk melawan permintaan ini," tegas Azis.
Dia menegaskan, bahwa selama ini banyak kader yang lebih cakap dan lebih baik dari Airlangga. Nama-nama yang menurutnya cakap menjadi pemimpin antara lain Azis Syamsudin, Agus Guniwang, Zainuddin Amali, Ridwan Hisjam, Bambang Soesatyo, Melcias Mekeng, Wisnu Suhardono (Ketua DPD I Golkar Jateng).
"Yang muda juga ada, sebut saja salah satunya seperti Doly Kurnia, namanya juga layak dipertimbangkan," tegas Azis.
Pernyataan beberapa DPD I Golkar yang meminta Munas dipercepat membuat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto panas dingin.
- Menko Airlangga Beberkan Upaya Pemerintah Menjaga Sektor Industri Dalam Negeri
- Menko Airlangga Hartarto Dorong Akselerasi Kemajuan Ekosistem Ekonomi Syariah
- Hari Pertama Retreat Kabinet Merah Putih, Menko Airlangga: Sigap, Semangat dan Solid!
- Legislator Golkar Berharap Indonesia Lepas dari Middle Income Trap Lewat Hilirisasi Nikel
- Resmi Jabat Menaker yang Baru, Yassierli Sebut Ketenagakerjaan Bukan Hanya Soal Buruh
- Simak, Bahlil Buka-bukaan Soal Golkar Dapat Jatah 8 Menteri