Ketum Guru Honorer Menyodorkan 4 Catatan Penting soal PPPK 2021, Minta Jokowi Turun Tangan
Hal ini harus diperhatikan setelah seleksi PPPK guru selesai perlu optimalisasi penempatannya ditambah dengan ajuan formasi pada 2022.
3. Pelaksanaan PPPK guru 2021 sering terjadinya pengunduran dan penyesuaian jadwal yang tidak menentu, sehingga tahun 2021 hanya dapat dilaksanakan sampai seleksi kompetensi tahap II rencananya dilaksanakan pada 6 sampai 10 Desember 2021. Sedangkan untuk tahap III rencananya di tahun 2022.
4. Pemukhtahir data pokok pendidikan (dapodik) disesuaikan dengan kondisi saat ini, agar dapat memproyeksikannya formasi yang akan diberikan di tahun 2022 sesuai kebutuhan yang ada.
"Kami juga mengapresiasi Panselnas, Komisi X DPR RI dan semua pihak yang terlibat atas hasil rekrutmen PPPK guru 2021 yang pada tahap I sudah ada 173.730 calon PPPK guru," ujarn
Namun, kata Rizki, masih ada catatan ke depannya agar mekanismenya diperbaiki. Mohon segera dipastikan kelanjutan pemberkasan dan pengusulan NI PPPK. Dia khawatir perjalanannya seperti PPPK 2019 yang cukup lama menunggu sampai SK diberikan dan ditugaskan.
Permasalah-permasalahan tersebut ke depannya agar menjadi prioritas dalam menyelesaikan guru honerer. Jika sering terjadinya tarik ulur pelaksanaan hanya terpaku kepada sistem seleksi saat ini, perlu waktu cukup lama dalam memenuhi kebutuhan guru dan kesejahteraan guru.
FGHBSN Nasional memohon kepada Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap dan memberikan keputusan secara khusus dalam menyelesaikan guru honorer demi tercapainya pemenuhan kebutuhan guru.
"Merdekakan guru di Indonesia atas kepastian akan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan karier dan pengembangan kompetensinya," pungkas Rizki Safari Rakhmat. (esy/jpnn)
Ketum Forum Guru Honorer Rizki Safari Rakhmat memberikan 4 catatan penting terkait PPPK 2021 dan meminta Presiden Jokowi mengambil sikap tegas.
- Ribuan Honorer K2 & Non-ASN TMS Gagal Daftar PPPK 2024 Tahap 2, Astaga!
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Honorer Non-Database BKN TMS Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Minta Kesempatan Kedua
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin