Ketum HPJI Paparkan Kendala Jalur Logistik yang Mesti Dibenahi Pemerintahan Prabowo

Ketum HPJI Paparkan Kendala Jalur Logistik yang Mesti Dibenahi Pemerintahan Prabowo
Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian soal jalur logistik. Foto: supplied

jpnn.com - Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian memaparkan sejumlah kendala jalur logistik yang perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Hedy mengungkap masalah ini dalam seminar publik bertajuk "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Seminar itu juga dihadiri sejumlah narasumber, antara lain Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia Milton Pakpahan, dan Direktur Eksekutif Pengurus Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Yudha Permana Jayadikarta.

Menurut Hedy, masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang belum memadai di seluruh wilayah.

"Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Hedy.

Persoalan kedua terkait kemacetan yang memengaruhi lama waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik itu sendiri.

Dia menyebut kerugian yang disebabkan akibat kondisi itu menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Kemudian, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan alias Over Dimensi dan Over Loading (ODOL). Hasil survei Ditjen Bina Marga 2017-2022 mencatat lebih dari 50 persen kendaraan ODOL.

Ketum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian memaparkan kendala jalur logistik yang mesti dibenahi pemerintahan Prabowo mendatang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News