Ketum Ikatan Guru: Pemerintah Berpura-pura Berpihak pada Pendidikan
Menurut Ramli, tidak ada gunanya kenaikan dalam angka-angka jika tak digunakan efektif untuk pendidikan. Pemerintah selama ini terlalu hanyak bermain-main dengan angka-angka, tak sepenuhnya serius mengurusi pendidikan.
"Kalau boleh disebut, pemerintah hanya mengelabui masyarakat dan tentu saja mengelabui diri sendiri. Apa gunanya anggaran pendidikan besar jika masih ada guru digaji Rp 50 ribu per bulan?," kritik Ramli.
"Apa gunanya anggaran pendidikan besar jika guru-guru didominasi guru honorer yang pendapatannya di bawah Upah Minimum Regional. Apa gunanya anggaran pendidikan besar jika fasilitas pendidikan seadanya?," sambungnya.
Apa gunanya juga, kata Ramli, bila anggaran pendidikan besar jika gedung-gedung sekolah tak maksimal dibenahi?
Apa gunanya anggaran pendidikan besar jika bahan ajar dan alat peraga pendidikan saja tak bisa dibenahi
"Jadi sebaiknya pemerintah berhenti berpura-pura berpihak pada pendidikan tapi dananya disebar ke mana-mana," ucapnya.
Ramli menegaskan, masalah utama pendidikan kita ada di pendidikan dasar. Namun, di sanalah kerusakan paling parah, guru honorer paling banyak, alat peraga pendidikan dan fasilitas pendidikan seadanya.
SMA, SMK, MA dan Pendidikan Tinggi akan lebih mudah dibenahi jika pendidikan dasar kita baik.
Ketum Ikatan Guru Indonesia alias IGI menyebut, angka-angka anggaran pendidikan dalam APBN belum sesuai dengan amanat UU Sisdiknas.
- JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh Kalau Anggaran 20 Persen Buat Pendidikan Diturunkan
- P2G Merespons Pernyataan Menkeu Sri Mulyani soal Anggaran Pendidikan
- Banggar DPR Kritisi Rendahnya Serapan Anggaran Pendidikan
- PGRI & Education International Desak Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen
- PB PGRI Dorong Pemerintah Bentuk Badan Guru Nasional, Tuntaskan Masalah Tendik
- Lestari Moerdijat Minta Anggaran Pendidikan Harus Ditingkatkan, Ini Alasannya