Ketum Kadin Anggap Polarisasi Politik Sudah Membahayakan

jpnn.com - JAKARTA - Desakan agar para politisi segera akur juga datang dari pelaku usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyanyangkan belum stabilnya kondisi politik negeri ini paska Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.
Organisasi pengusaha itu meminta eksekutif dan legislatif bersatu untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir 2015.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, perkembangan politik pasca-pilpres, cenderung semakin panas dan menimbulkan ketidakpastian. Ini situasi yang tidak dewasa ditunjukkan oleh para politisi kita.
"Semangat menang-menangan yang dipertontonkan itu sudah sampai pada titik yang memprihatinkan," ujarnya kemarin (9/10)
Akibat kondisi politik yang penuh dengan ketidakpastian itu, lanjut Suryo, banyak calon investor yang wait and see untuk menanamkan modalnya. Sebab dikhawatirkan kebijakan politik bisa mempengaruhi kondisi ekonomi.
"Padahal, Indonesia harus memacu pertumbuhan ekonomi hingga di atas tujuh persen. Kita harusnya banyak berfikir soal persiapan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), bukan menghabiskan waktu untuk kepentingan golongan," ketusnya.
Oleh karena itu Kadin meminta para pemimpin partai politik untuk segera menghentikan perselisihan politik dan melanjutkan Pemerintahan dengan damai. Para pemimpin partai diimbau untuk segera melakukan rekonsiliasi untuk mencegah bangsa ini terpecah belah.
"Perseteruan politik pasca-pilpres sudah menimbulkan polarisasi politik yang serius, kalau tidak ditangani bisa mengganggu roda ekonomi," sebutnya. (owi/wir/mia/gen)
JAKARTA - Desakan agar para politisi segera akur juga datang dari pelaku usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyanyangkan belum stabilnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pendapat Hukum
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun