JPNN.com 
Ketum KORPRI Usulkan Konsep Otonomi Birokrasi, Lindungi ASN dari Tsunami Politik
Dalam konsep otonomi birokrasi ini, lanjut Zudan, pejabat tertinggi kepegawaian di pusat dan di daerah adalah pejabat tertinggi di ASN.
"Kalau di pusat setingkat sekretaris jenderal atau sekretaris menteri (sekjen/sesmen). Kalau di daerah setingkat sekda (sekretaris daerah)," Zudan menjelaskan konsep berpikirnya.
Dengan demikian, lanjut dirjen Dukcapil Kemendagri ini, tata kelola birokrasi ASN diatur oleh ASN sendiri, bukan oleh political appointee.
Dalam praktiknya, kata Zudan, kalau bupati, wali kota, gubernur atau menteri ingin mencari pejabat, mereka tinggal meminta kepada sekda atau sekjen.
"Misalnya, bupati ingin pejabat kepala dinas kehutanan yang bagus, sekda akan mencarikan. Tentu akan diawasi oleh satu level pejabat di atasnya. Kalau di provinsi oleh Menteri Dalam Negeri. Kalau di kementerian dan lembaga diawasi oleh menteri PAN-RB," tutur Zudan memaparkan.
Zudan menekankan bahwa pada prinsipnya, political appointee harus dipisahkan dari birokrasi. (fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Prof Zudan mengatakan para ASN pada tegang usai Pilkada karena ada kemungkinan dicopot, dianggap tak berkeringat.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- PPPK 2024 yang Baru Dilantik Jangan Sok Tahu, Begitu Pesan Pak Totok
- Jaksa KPK Tuding Mbak Ita Potong Hak ASN Pemkot Semarang
- PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2029, Ahmad Sahroni: Masih Dini untuk Bicara Pilpres
- TASPEN Rayakan 62 Tahun Penuh Kepedulian, Beri Bantuan Kursi Roda ke Peserta Pensiun
- Hari Kartini, Pramono Gratiskan Pengurusan SIM untuk ASN dan Wartawan Perempuan
- Revisi UU ASN Mengubah Tenggat Penyelesaian Honorer?
