Ketum Muhammadiyah Puji Komitmen Jokowi untuk Tuntaskan Kasus Ahok
jpnn.com - SLEMAN - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi langkah Polri yang telah menetapkan Basuki T Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama. Organisasi pimpinan Haedar Nashir itu menganggap status tersangka yang disandang Ahok merupakan bukti komitmen Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang proses hukum kasus dugaan penistaan agama secara cepat dan transparan.
”Mengapresiasi Kapolri dan Presiden dalam mendukung penegakan hukum,” kata Haedar Nashir di kantor PP Muhammdiyah, Jalan Cik Ditiro, Sleman, Yogyakarta, Rabu (16/11).
Haedar menegaskan, penetapan Ahok sebagai tersangka berdasarkan prinsip hukum yang adil dan objektif. Hal itu, katanya, menjadi bukti eksistensi hukum di Indonesia.
Haedar mengatakan, banyak pihak bisa mengambil hikmah dari kasus itu. Antara lain agar setiap warga negara bersikap menghormati setiap keyakinan agama dengan luhur dan toleran.
Karenanya Haedar juga mengajak seluruh umat Islam untuk legawa terhadap apa pun hasil proses hukum atas Ahok nantinya demi terpeliharanya kerukunan, perdamaian dan ketertiban. ”Menyerukan kepada semua elemen bangsa untuk bersama-sama memelihara kebhinnekaan, ketertiban, kedamaian dan kebersamaan,” jelasnya.
Sedangkan Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais meminta Polri berfokus untuk menuntaskan kasus itu. Ia berharap persoalan yang ada tidak melebar menjadi ke upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
”Kewajiban elemen masyarakat melakukan pengawalan karena Presiden sudah komit pada penegakan hukum,” jelasnya.(bhn/eri/jpg/ara/jpnn)
SLEMAN - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi langkah Polri yang telah menetapkan Basuki T Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penodaan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan