Ketum PBNU Nilai Masih Ada Unsur Politik dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - PBNU menyoroti penanggulangan pandemi Covid-19 yang dinilai masih lemah. Sejumlah keputusan terlihat tumpang tindih sehingga membingungkan masyarakat.

"PBNU melihat masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menggulangi dan mengendalikan wabah Covid-19. Sejumlah keputusan terlihat tumpang tindih," kata Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam refleksi tahun 2020 dan taushiyah kebangsaan Nahdlatul Ulama memasuki tahun 2021, Selasa (29/12).

Bahkan, kata Said Aqil, dalam beberapa kasus, terlihat masih ada unsur politik yang melatarbelakangi kebijakan antar-elemen pemerintah.

Padahal, sambungnya, keselamatan jiwa setiap penduduk merupakan prioritas utama di atas kepentingan politik apa pun.

Kiai Said melanjutkan, kurva jumlah warga yang terpapar Covid-19 hingga saat ini masih terus meningkat.

Untuk itu, PBNU mengajak semua komponen masyarakat agar lebih meningkatkan kedisiplinan sebagai upaya bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

PBNU memberikan penghargaan yang tinggi sekaligus mendukung pemerintah dalam upaya melakukan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat Indonesia.

"Ini menunjukkan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga keamanan dan keselamatan nyawa warganya," katanya.