Ketum PGRI: Pemerintah Gembar-gemborkan 1 Juta PPPK Guru, Faktanya Mana?

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd mempertanyakan program 1 juta PPPK guru.
Program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diklaim pemerintah terbesar dalam sejarah itu dinilai malah menambah duka para guru honorer dan tenaga kependidikan.
Itu dibuktikan dengan masih menggantungnya nasib guru honorer yang lolos PPPK 2021 maupun lulus passing grade (PG) tanpa formasi.
"Itu salah satu isu penting yang menjadi perhatian PGRI karena guru merupakan garda terdepan dalam proses belajar-mengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan," kata Unifah dalam peringatan halalbihalal PB PGRI 2022 di Jakarta, Sabtu (21/5).
Unifah kemudian membeberkan data di antara 160 ribuan guru honorer lulus PPPK, baru 90 ribu atau 65 persen yang mendapatkan SK PPPK.
Sisanya belum diangkat secara resmi, padahal sudah akhir Mei.
Masalah yang tidak kalah memprihatinkan, formasi 193 ribuan guru lulus PG PPPK sampai saat ini belum jelas.
Fakta-fakta ini sangat bertolak belakang dengan awal-awal ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggembar-gemborkan rekrutmen 1 juta guru.
Ketum PGRI Unifah Rosyidi mengkritik pemerintah yang menggembar-gemborkan rekrutmen 1 juta PPPK guru, faktanya jauh
- Banyak Aduan Penempatan PPPK Guru di Jateng, Ini Solusinya
- Silakan Sebutan Tunjangan Profesi Guru Diganti, tetapi Jangan Dihapus
- 5 Berita Terpopuler: ASN & Honorer Mendukung Tata Kelola Guru Diambil Pusat, Ketum PGRI Memohon kepada Mendikdasmen
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah
- Ketum PGRI: Tolong, Pak Mendikdasmen, Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada di RUU Sisdiknas
- Mendikdasmen: Tunjangan Guru Honorer Non-Serdik Tidak Dihitung dari Januari