Ketum PGRI Ragu Revisi UU Sisdiknas Mengakomodasi Kepentingan Guru

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi meragukan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan mengakomodasi kepentingan para pendidik dan tenaga kependidikan.
Pasalnya, revisi UU Sisdiknas ini tidak sejalan dengan perubahan regulasi tata kelola guru.
Dia menyebutkan, ada banyak regulasi yang mengatur tata kelola guru. Di antaranya sistem pengadaan guru baru (UU 12/2012), rekrutmen guru baru (UU 5/2017), penempatan dan pemindahan guru (UU 23/2014), penugasan guru di sekolah (UU 20/2003)
Kemudian, pendidikan agama dan keagamaan dan pondok pesantren (UU 18/2019), desentralisasi/otonomi pendidikan (UU 23/2014), Pengelolaan sertifikasi guru (UU 14/2005), sistem renumerasi guru (UU APBN dan UU ASN).
Unifah mengatakan, masing-masing komponen tata kelola guru terfragmentasi satu sama lain, dikelola oleh institusi yang berbeda. Juga dilaksanakan oleh aktor yang berbeda-beda dan diatur oleh peraturan perundangan yang berlainan.
"Nah, sejauh mana revisi UU Sisdiknas dapat menjangkau semua perundangan yang berbeda jika kedudukan hukumnya sama," tanya Unifah di Jakarta, Selasa (26/4).
Dia menegaskan, yang mendasar yaitu sistem pembinaan guru berkelanjutan tidak ada di semua tata kelola di atas.
Lebih lanjut dikatakan, pengaturan guru dan dosen diarahkan pada terwujudnya tata kelola yang terintegrasi dalam rangka membangun sistem pembelajaran bermutu.
Ketum PGRI meragukan revisi UU Sisdiknas mengakomodasi kepentingan guru karena ada beberapa alasannya.
- Beasiswa Pelatihan Guru 2025: 500 Guru Siap Menjadi Agen Perubahan Pendidikan
- CIES 2025: Tanoto Foundation Ungkap Strategi Efektif Pelatihan Guru
- 5 Berita Terpopuler: Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar, 6 Fakta Terungkap, Komitmen Tegas
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik, Honorer Silakan Mempersiapkan Diri, Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar?
- Silakan Sebutan Tunjangan Profesi Guru Diganti, tetapi Jangan Dihapus
- 5 Berita Terpopuler: ASN & Honorer Mendukung Tata Kelola Guru Diambil Pusat, Ketum PGRI Memohon kepada Mendikdasmen