Ketum PGRI : Saatnya UN Dihapus!

Meski demikian banyak keberatan dan dampak buruknya, pemerintahan tetap melaksanakan UN setiap tahun. Bahkan pada 2013 nilai ujian nasional menjadi salah satu komponen yang menentukan untuk masuk perguruan tinggi tanpa melalui tes (SMNPTN).

Terkait hal itu tahun 2013 pemerintah membuat 20 variasi soal dilengkapi barcode, dan menunjuk enam percetakan yang (menurut pemerintah) terbaik dan dapat dipercaya. Namun  pada pelaksanaannya ujian nasional, Senin 15 April 2013, untuk SMA/SMK sederajat sungguh kacau.

Selain 11 provinsi belum menerima paket soal, sejumlah daerah kekurangan lembar soal dan lembar jawaban, paket mata pelajaran tertukar, hingga kualitas kertas buruk yang mudah sobek. UN terpaksa tidak serempak karena 11 provinsi di Indonesia Tengah dan beberapa daerah lainnya di bagian barat ujian diselenggarakan pada tanggal 18 April.

Pemerintah dan percetakan saling lempar tanggung jawab, dan masing-masing menganggap ini sekedar masalah teknis dan oleh karena itu menganggap selesai dengan meminta maaf. .