Ketum PPP Jangan jadi Jongos SBY

JAKARTA - Sejumlah tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menginginkan agar Muktamar PPP yang digelar di Bandung, awal Juli mendatang berani mengeluarkan keputusan yang melarang Ketua Umum (Ketum) PPP terpilih tidak merangkap jabatan sebagai menteri. Alasannya, rangkap jabatan itu sangat merugikan partai.

Mantan anggota Fraksi PPP DPR, Djafar Sidiq, menyatakan bahwa Ketua Umum PPP harus fokus mengurus partainya. "Kalau ketua umum merangkap jadi menteri jelas sangat merugikan partai karena ketua umum ada dalam posisi jongos presiden hingga dan cenderung membunuh fungsi-fungsi partai," kata Djafar Sidiq di Posko Tim Sukses Akhmad Muqowam (AMQ), di kawasan Pancoran Jakarta Selatan, Minggu (8/5).

Menurutnya, jika Ketua Umum PPP masih berkeinginan menjadi jongos presiden maka lebih baik melepas jabatannya posisi ketua umum akan dipegang oleh wakil ketua umum. "Ketentuan itu hendaknya memang tertuang dalam Anggaran Dasar PPP. Bisa atau tidaknya gagasan tersebut pada akhirnya sangat tergantung kepada pemilik suara sah di PPP. Kalau tidak maka PPP dengan sendirinya akan tetap jadi jongos presiden," ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPP yang juga Ketua DPW PPP Jawa tengah, Arief Mudatsir. Menurut dia, selama dua periode Ketua Umum PPP masuk di kabinet ternyata sama sekali tidak ada manfaatnya partai. "Ibarat mobil, bodi bagus tapi mesin merongrong hingga pengurus menjadi pihak yang diurus," ulasnya.