Ketum Repdem Sebut Tuntutan PA 212 Tidak Realistis, Politis, dan Bikin Macet

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Repdem Wanto Sugito menilai demo yang dilakukan Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Jumat (4/11) kemarin, tidak pantas disuarakan.

“Tuntutan demo yang meminta Presiden Jokowi mundur sangat berlebihan, sangat tidak realistis, penuh ambisi politik, dan melupakan realitas bahwa dalam sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat memiliki basis legitimasi dan legalitas yang sangat kuat,” kata dia sesuai menggelar Rapat Konsolidasi Repdem se-Indonesia melalui telekonferensi, Sabtu (5/11).

Dia menilai tuntutan PA 212 agar Presiden Jokowi menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok menunjukkan ketidakpahaman atas persoalan dampak pandemi dan kondisi ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina.

Pria yang akrab disapa Klutuk itu menerangkan semua negara mengalami kenaikan BBM tidak terkecuali. Demikian pula terhadap kenaikan harga pangan.

“PDI Perjuangan telah mengambil langkah konkret dengan menanam tanaman 10 pendamping beras sejak Maret 2021. Presiden Jokowi telah bekerja keras sehingga prestasi di dalam membangun perekonomian diakui dunia. Masa, ada sekelompok warga negara Indonesia sendiri justru tidak melihat secara objektif dan tidak melakukan langkah-langkah kongkret untuk rakyat, bangsa dan negara, kecuali berdemo yang bikin macet dan penuh agenda politik daripada upaya memperbaiki nasib rakyat,” jelas dia.

Terhadap tuntutan PA 212 mengani perbaikan keadilan hukum, Wanto menilai Presiden Jokowi terus bekerja keras menggunakan kewenangannya untuk membangun sistem yang lebih berkeadilan.

“PDI Perjuangan mengakui pentingnya reformasi sistem hukum sebagaimana telah dibahas bersama dalam Focus Group Discussion dengan Menko Polhukum Prof. Mahfud MD diikuti para pakar hukum dengan berbagai rekomendasi termasuk langkah aksi yang harus dijalankan pemerintah,” jelas dia.

Di sisi lain, lanjut Wanto, dirinya juga mempertanyakan kehadiran pakar tata hukum negara Refly Harun dalam demo itu.