Ketum Satu Periode Bukan Tradisi PAN
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rusli Halim mengaku kurang setuju dengan adanya pandangan bahwa ketua umum satu periode adalah tradisi kepemimpinan di partainya.
Sebab, kata Rusli, tradisi kepemimpinan di PAN hanya satu yaitu fatsun kolektif kader yang terlembaga dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai.
Dia menegaskan, sebagai partai modern dan demokratis setiap kader PAN tanpa kecuali harus tunduk kepada fatsun kolektif yakni AD ART. "Siapapun dan apapun posisinya tidak bisa memaksakan kehendak untuk keluar dari fatsun tersebut," ungkap Rusli, Jumat (9/1).
Rusli menilai wacana ketua umum satu periode bukan sebuah tradisi apalagi keteladanan di PAN. Tetapi, kata dia, sebatas isu temporer dan strategi pemenangan bagi calon ketua umum yang menantang calon incumbent pada kongres PAN ke IV mendatang.
"Memang benar dua Ketua Umum DPP PAN sebelum Pak Hatta semuanya satu periode. Tapi, kurang tepat juga jika dikatakan ini sebagai sebuah tradisi apalagi keteladanan. Ini hanya isu temporer dan strategi kampanye calon yang menantang incumbent," kata Ketua Umum Penegak Amanat Reformasi Rakyat, salah satu organisasi underbow PAN.
Dia pun menepis wacana terhambatnya regenerasi kader jika Ketua Umum PAN menjabat lebih dari satu periode. Menurut Rusli, regenerasi adalah wajib hukumnya. Namun, kata dia, sangat berpikiran sempit jika regenerasi itu dimaknai hanya sebatas pergantian nama ketua umum.
"Jika nama Ketua Umum terus silih berganti tetapi peran, tanggung jawab dan kewenangan tidak berpindah apalagi dimandulkan oleh pendahulunya, itu bukan regenerasi. Justru degenerasi kader dan dampaknya lebih berbahaya dari ketua umum yang menjabat empat, lima atau sekian periode," paparnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rusli Halim mengaku kurang setuju dengan adanya pandangan bahwa ketua umum satu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT