Kewajiban Pemerintah dan Pemda Benahi Infrastruktur Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Perbaikan infrastruktur jalan merupakan kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, kewajiban tersebut tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain mengingat anggaran perbaikan infrastruktur jalan sudah termasuk dalam setoran pajak.

Ditegaskan Tulus Abadi, pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur jalan raya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tulus menyebut negara harus hadir menjamin itu, dan kewajiban itu tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain.

"Jalan sebagai infrastruktur itu tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan memeliharanya," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (25/9).

Menurutnya, pemerintah bukan hanya pusat saja, tapi juga daerah. Semua tingkat, Provinsi, Kabupaten maupun Kota wajib menyediakan fasilitas itu. Termasuk dengan perawatan jalan jika rusak.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang pembangunan jalan menjamin hal tersebut.

Pemerintah daerah dibekali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna melaksanakan pembangunan. Jadi tidak ada alasan melimpahkan permasalahan ini pada pihak lain.

Tulus menyatakan pelimpahan wewenang pembangunan memang ada, dan seringkali ditemukan, terutama di daerah industri. Pun demikian, tanggung jawab pemerintah tak bisa ditawar. Sebab, seluruh pihak telah membayar pajak yang masuk dalam APBN atau APBD.