Kewarganegaraan Papua Nugini untuk Djoko Tjandra Melanggar Hukum

"Temuan Komisi Ombudsman semuanya sudah diketahui pemerintah sejak lama," katanya.

"Pemerintah sudah tahu bahwa Djoko Tjandra secara ilegal diberikan kewarganegaraan di Papua Nugini."

Kua mengatakan dia mencari persetujuan kabinet pada saat memulai tindakan pengadilan untuk mencabut kewarganegaraan Tjandra tetapi ia frustrasi oleh birokrasi.

"Kami tidak berhasil dan itu mungkin salah satu dari banyak alasan mengapa saya dipecat sebagai jaksa agung segera setelah itu," katanya.

Djoko Tjandra diperbolehkan mengubah tanggal lahir

Komisi Ombudsman menemukan banyak ketidakberesan lainnya dalam pemberian kewarganegaraan dan paspor ke Tjandra.

Laporannya mengatakan Tjandra mengajukan aplikasi kewarganegaraan tanpa membayar biaya yang ditentukan seperti yang disyaratkan di bawah UU Kewarganegaraan.

Biaya itu dibayarkan empat bulan kemudian.