Kewenangan Besar, Korupsi Berjamaah

JAKARTA -- Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Sebastian Salang, membenarkan pernyataan Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, yang menyebut politisi sebagai pemain utama tindak korupsi di lima area rawan korupsi.

Untuk area politik misalnya, kata Sebastian Salang, DPR punya kewenangan besar dalam hal anggaran, hingga pembahasan tingkat satuan tiga.

Para politisi di dewan, lanjut pengamat parlemen ini, punya kewenangan kemana alokasi anggaran akan disalurkan, serta menentukan proyek apa untuk disalurkan di daerah mana.

"Dan siapa yang mengerjakannya. Ini yang membuat korupsi berjamaah oleh para politisi," cetus pria asal NTT itu  dalam diskusi bertema Koruptor Makin Kesohor di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/12).