Kewenangan DPD Masih Kabur

"Ke depannya kita juga membutuhkan satu fatwa karena putusan MK itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan, tanpa ada definisi yang tegas, karena putusan MK itu maknanya sangat luas,” ujar Hajriyanto Y Thohari. (fas/jpnn)