Kewenangan DPR Saat Krisis Diatur Khusus

tersebut (pasal 29), sebenarnya KSSK tetap bisa membuat kebijakan yang sesuai UU. Sebetulnya, pembuat kebijakan memang tidak bisa dituntut, apabila melaksanakan sesuai UU," kata dia. Ketiadaan pasal 29, kata Raden, tidak akan memengaruhi pelaksanaan UU JPSK.

     

DPR sendiri sudah siap membahas RUU JPSK. Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, surat dari presiden mengenai pembahasan RUU JPSK sudah diterima. "Surat mengenai RUU JPSK sudah kami terima. Kami akan membahas RUU JPSK sebagai pengganti Perppu JPSK, yang belum mendapatkan persetujuan dalam sidang paripurna DPR akhir Desember lalu," kata Agung.

     

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Dradjad Hari Wibowo mengatakan selain soal impunitas bagi pejabat KSSK, parlemen juga masih mengkritik penumpukan kekuasaan berlebihan kepada menteri keuangan. "Ini bukan soal Sri Mulyani. Tapi kalau ini sudah menjadi UU, siapapun Menkeu nantinya akan mempunyai kekuasaan luar biasa besar," kata Dradjad. Sejumlah fraksi di DPR mengusulkan Ketua KSSK langsung dijabat presiden. (sof/pri)